Anggaran Dasar (AD) PPAT:

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

• Nama Organisasi: PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)
• Tempat Kedudukan: [Ditentukan sesuai kebijakan PPAT]
• Ruang Lingkup: Organisasi ini berlaku di wilayah [Ditentukan sesuai kebijakan PPAT]

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

• Tujuan: Melindungi hak dan kepentingan masyarakat terkait transaksi properti dan pertanahan melalui pembuatan akta tanah yang sah dan berkekuatan hukum.
• Fungsi: Menerbitkan akta tanah, melaksanakan pendaftaran dan pemutakhiran data tanah, memberikan konsultasi dan nasihat hukum terkait pertanahan.

BAB III KEANGGOTAAN

• Syarat Keanggotaan: Menjadi pejabat yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional untuk membuat dan menerbitkan akta tanah.
• Kehilangan Keanggotaan: Dapat terjadi dalam beberapa situasi yang ditentukan, termasuk pelanggaran etika, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau pengunduran diri sukarela.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

• Kepala Badan Pertanahan Nasional: Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan kegiatan PPAT.
• Divisi/Direktorat PPAT: Bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan kegiatan PPAT di wilayah tertentu.
• Kepala/Koordinator PPAT: Memimpin tim PPAT di wilayah tertentu.
• PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah): Bertanggung jawab langsung dalam pembuatan akta tanah.
• Staf Pendukung Administratif: Memberikan dukungan administratif dalam kegiatan PPAT.

BAB V KEWAJIBAN DAN TUGAS

• Kewajiban dan tugas yang harus dilaksanakan oleh PPAT, termasuk proses pembuatan akta tanah, penelitian dokumen, verifikasi, pemutakhiran data tanah, dan memberikan konsultasi dan nasihat hukum.

Anggaran Rumah Tangga (ART) PPAT:

ART PPAT menjelaskan lebih rinci tentang prosedur, aturan, dan tata tertib dalam kegiatan PPAT, termasuk pengaturan pelaksanaan tugas, administrasi, etika, dan proses pembuatan akta tanah.